Maruarar Usul Program 3 Juta Rumah Prabowo Masuk PSN

Jakarta, Kabarberita Indonesia – Pemerintah memutar otak untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait bahkan menyebut sudah menyiapkan beberapa jurus untuk mewujudkannya, diantaranya dengan mengajukannya sebagai proyek strategis nasional (PSN).

“Kita udah merumuskan untuk 3 juta rumah, kemarin saya diterima oleh Presiden Pak Prabowo. Salah satu yang disepakati kita perjuangkan PSN untuk masyarakat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), jadi kita kolaborasi dengan sangat baik,” kata Maruarar keterangannya Kamis (12/12/2024).

Meski demikian untuk mencapainya perlu proses karena harus ada persetujuan dengan Kementerian lain, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jika berhasil, maka PSN ini bakal berbentuk program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020.

“Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian, dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu,” sebut Ara.

Foto: Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (Kabarberita Indonesia/Muhammad Sabki) Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (Kabarberita Indonesia/Muhammad Sabki)

Kalangan pengembang menilai adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi jalan telat agar program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto bisa segera terwujud.

“Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex spesialis terakit aturan dan kebijakannya,” Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah.

PSN untuk perumahan ini dijalankan maka melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah. Namun perlu catatan bahwa untuk mewujudkannya perlu birokrasi yang memudahkan, bukan berbelit-belit.

“Kami optimis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” tegas Junaidi.

(fys/wur)

Next Article


Video: Maruarar Sirait Dilantik Jadi Menteri Perumahan Rakyat