Suriah Masuki Periode Kritis, PBB Buka Suara

Jakarta, Kabarberita Indonesia – Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, meminta setiap transisi politik di Suriah harus mencakup akuntabilitas di balik kejahatan yang dilakukan di bawah pemerintahannya.

“Setiap transisi politik harus memastikan akuntabilitas bagi para pelaku pelanggaran serius dan menjamin bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban,” kata Turk kepada wartawan di Jenewa, seperti dikutip AFP, Senin (9/12/2024).

Ketika ditanya apakah Assad termasuk di antara mereka yang harus dimintai pertanggungjawaban, Turk mengatakan “mantan presiden Suriah dan siapa pun yang berada di posisi kepemimpinan senior, memang ada alasan serius untuk percaya bahwa mereka mungkin telah melakukan kejahatan kekejaman”.

“Sangat penting bahwa semua bukti dikumpulkan dan disimpan dengan cermat untuk digunakan di masa mendatang,” tambahnya.

Komentarnya muncul setelah Assad melarikan diri dari Suriah ketika pemberontak yang dipimpin Islam menyerbu Damaskus, memicu perayaan di seluruh negeri dan sekitarnya atas berakhirnya pemerintahannya yang menindas.

Pemerintahan Assad tumbang setelah kelompok pemberontak memulai serangan mendadak selama 11 hari. Perang Suriah telah menewaskan lebih dari 500.000 orang dan memaksa setengah dari penduduk meninggalkan rumah mereka.

Turk menggambarkan “pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius… termasuk penyiksaan dan penggunaan senjata kimia”.

Perubahan mendadak dan dramatis di Suriah membawa “harapan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi negara untuk membangun masa depan yang didasarkan pada hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan”, kata Turk.

Ia menambahkan bahwa “reformasi aparat keamanan akan menjadi kunci. Transisi ini juga harus memastikan bahwa tragedi orang hilang ditangani.”

(luc/luc)

Next Article


Profil HTS, Pemberontak yang Kuasai Suriah & Bikin Presiden Assad Lari