Suku Bunga, Rupiah Sampai QRIS

Jakarta, Kabarberita Indonesia – Bank Indonesia (BI) membeberkan arah kebijakan bank sentral yang mencakup moneter, likuiditas makroprudensial, dan sistem pembayaran pada tahun 2025.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan tema arah kebijakan ini disebut ‘pro-stability, pro-growth’. Dia memastikan kebijakan moneter akan tetap diarahkan menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi.

“Di bidang kebijakan moneter, pertama, suku bunga BI Rate untuk sementara ini kami pertahankan. Karena gejolak global mengharuskan kami fokus pada stabilisasi rupiah,” kata Perry, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (29/11/2024).

“Kami terus mencermati peluang BI Rate untuk dapat turun lagi dengan terkendalinya inflasi dan dalam sasaran di 2025-2026 dan perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Tentu saja, respon suku bunga BI Rate lebih lanjut akan disesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan ekonomi domestik.

Kedua, Perry mengatakan stabilisasi nilai tukar rupiah, dari gejolak global akan menjadi fokus kami melalui intervensi secara transaksi forward dan juga pembelian SBN dari pasar sekunder.

Ketiga, operasi moneter pro-market untuk efektivitas transmisi kebijakan aliran masuk portfolio asing dan pendalaman pasar uang. Keempat, Perry menegaskan BI akan menjaga kecukupan cadangan devisa dijaga.

“Pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaedah internasional. Instrumen penempatan akan terus kami perluas sehingga menarik bagi para eksportir,” katanya.

Lalu, di bidang kebijakan makroprudensial, BI akan terus menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2025.

Pertama, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja.

“Jumlah insentif juga akan kami naikkan dari Rp259 triliun menjadi Rp283 triliun mulai Januari 2025 ini. Dan semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas dan jumlahnya lebih besar,” katanya.

Kedua, rasio penyangga likuiditas makroprudensial tetap longgar. Demikian pula kebijakan uang muka kredit 0%, Perry memastikan tetap berlaku untuk kredit properti dan kredit otomotif.

Ketiga, penguatan surveillance atau pengawasan sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, OJK, LPS di dalam KSSK.

Lebih lanjut, di sistem pembayaran, digitalisasi terus akan diakselerasi pada 2025. Ini sesuai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025-2030 yang diluncurkan 1 Agustus 2024. Upaya ini akan dilakukan melalui 5 inisiatif pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internalisasi dan juga rupiah digital, dengan semboyan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.

Pertama, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI FAST. Pengembangan ini mencakup FAST Payment Industry, modernisasi Bank Indonesia, RTGS yang multi-currency dan standar nasional demikian juga pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan payment ID dan BI Payment Info.

Kedua, konsolidasi industri sesuai kemampuan transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko dan infrastruktur. Klasifikasi menjadi penyelenggara sistem pembayaran (PSP) utama dan nonutama.

Ketiga, inovasi QRIS kami akan perluas dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant.

“Kami juga akan berkolaborasi dengan ASPI untuk mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center atau BIDIK,” ujarnya. “Keempat, perluasan kerjasama QRIS dengan sejumlah negara tertidak hanya di Asia tapi juga dengan Jepang, dengan Korea, dengan Uni Arab Emirat maupun dengan sejumlah negara lain,”

Terakhir, eksperimentasi lanjutan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

“Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah juga kami akan teruskan melalui penyeluruhan bantuan sosial maupun juga untuk Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah,” tegas Perry.

(Romys Binekasri/haa)

Next Article


Breaking News: BI Rate Kembali Ditetapkan Sebesar 6,25%