Sri Mulyani Diam, Airlangga Buka Suara

Jakarta, Kabarberita Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bungkam, merespons viralnya ajakan boikot membayar pajak yang muncul di media sosial karena pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025.

Ketika ditanya soal respons pemerintah menyikapi ajakan boikot membayar pajak tersebut seusai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan dan Reviu Anggaran 2025 Kementerian atau Lembaga di Bidang Perekonomian, Sri Mulyani hanya dia dan langsung memasuki kendaraan dinasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aksi tersebut merupakan sebagai bentuk bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan PPN 12% bisa buka suara dan memberikan respons.

“Ya kalau itu namanya negara demokrasi, ada yang setuju ada yang tidak setuju,” ucap Airlangga di kantornya kemarin malam, Jakarta, seperti dikutip Jumat (20/12/2024)

Sebagaimana diketahui, viral di media sosial ajakan untuk boikot bayar pajak. Aksi boikot itu sebagai bentuk penolakan atas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang berlaku mulai 2025.

Dalam salah satu postingan ajakan boikot yang tertera di media sosial seperti X, aksi ini disebut bisa dilakukan dengan berbelanja di pengusaha kecil seperti warung-warung. Selain tidak kena PPN, cara itu disebut bisa membantu tetangga dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Postingan lainnya juga mengimbau masyarakat untuk fokus boikot objek yang terkena PPN. “Caranya dengan mulai hidup minimalis, tunda beli barang-barang kena PPN dan mulai perbankan beli barang di pasar tradisional,” sebagaimana tertulis di postingan-postingan yang tranding dengan tanda pagar seperti #PajakMencekik dan #TolakPPN12Persen.

(arj/haa)

Next Article


PPN Naik 12% di 2025, Barang dan Jasa Dikecualikan!