Airlangga Dorong Pelantikan Gubernur Dipercepat, Ini Tujuannya!

Jakarta, Kabarberita Indonesia – Pemerintah pusat mendorong kepala daerah, terutama gubernur terpilih, agar bisa menggelontorkan paket kebijakan ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat. 

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis malam (20/12/2024). Airlangga pun menuturkan pihaknya ingin agar pelantikan bisa dilakukan lebih awal sehingga para kepala daerah bisa langsung bekerja.

“Kita melihat bahwa ini kan daerah-daerah baru dilantik di awal Februari. Kami sedang push kalau bisa para gubernur ini bisa dilantik sebelumnya. Sehingga daerah juga bisa menggelontorkan kebijakan-kebijakan ekonomi,” ujarnya.

Adapun, pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan serentak pada 27 hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU. Bagi bupati dan wali kota hasil Pilkada 2024, pelantikan dilakukan serentak pada 30 hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU.

Jadwal pelantikan kepala daerah ini belum bisa dipastikan karena adanya perselisihan hasil Pilkada. Sejumlah daerah yang masih bersengketa terkait dengan hasil Pilkada, belum memberikan jadwal pasti.

Pemerintah pusat pun, telah merilis paket kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat. Paket ini diharapkan mampu mendorong daya beli, meningkatkan perekonomian dan meringankan beban masyarakat dari kebijakan PPN 12%.

Berikut ini daftar insentif dalam paket kebijakan pemerintah:

1. PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Minyak Goreng 1%
2. PPN DTP Tepung Terigu 1%
3. PPN DTP Gula Industri 1%
4. Bantuan Pangan/Beras
5. Diskon Biaya Listrik Rumah Tangga 50%
6. PPN DTP Properti dengan harga jual sampai Rp 5 miliar
7. PPN DTP Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB)
8. PPnBM DTP KBLBB
9. PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid 3%
10. Pembebasan Bea Masuk KBLBB 0%
11. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta
12. Dukungan bagi Pekerja Mengalami PHK
13. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final UMKM
14. Skema Pembiayaan Industri Padat Karya
15. Diskon 50% Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK)

(haa/haa)

Next Article


Sufmi Dasco Ungkap Alasan Batalnya Revisi UU Pilkada Disahkan!