Tagih Dirut BTN, Bos BI Siap Garap Sekuritisasi KPR

Jakarta, Kabarberita Indonesia – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) akan semakin tinggi dan bertahan lama. Maka dari itu, ia mengatakan pasar keuangan RI harus kreatif untuk menghadapi keadaan ini.

Salah satunya, dengan sekuritisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau securitization mortgage-backed. Mortgage-Backed Securities adalah penerbitan surat berharga oleh melalui portofolio KPR.

Dalam hal ini, Perry meminta Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon L.P. Napitupulu untuk sekuritisasi KPR dari bank yang fokus pada segmen perumahan itu.

“Kalau anda kasih saya Pak Nixon, akan saya jadikan underlying untuk bisa surat jangka pendek diputarkan di pasar uang jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, dua belas bulan, sepanjang itu ada ratingnya,” kata Perry di Seminar Kafegama di Menara BTN, Sabtu (14/12/2024).

Menurutnya, rating dari sekuritas yang diterbitkan, tidak berasal dari bank yang mengeluarkan KPR tersebut dalam hal ini BTN. Namun, berasal dari penilaian terhadap produk sekuritas yang berisi kumpulan KPR itu.

“Semakin bagus underlying KPR-nya, ratingnya akan semakin tinggi Kalau bisa di atas investment grade,” ujar Perry.

Ia mengatakan KPR tersebut nantinya bisa digunakan dalam pasar uang dan menciptakan sekuritas jangka pendek, dan diperdagangkan.

“Sehingga itu bisa muter. Bisa muter dua rating. Karenac biar pelaku pasar tahu mana yang high return high risk, mana low return low risk. Dua itu cukup,” ujar Perry.

Ia juga menyinggung soal BI yang lebih agresif menjual Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menahan arus modal masuk. Maka demikian, Perry mengatakan ia siap menampung sekuritisasi KPR.

“Kalau Pak Nixon punya barang yang lain, give me. Sepanjang itu mortgage backed securities Sepanjang ada ratingnyac rating yang lebih baik rating sekuritas daripada rating institusi,” katanya.

Bahkan, Perry meminta langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu BTN dan lembaga keuangan lainnya dalam mendorong sekuritisasi KPR. Sebab, masalah dalam proses ini adalah proses hukum. Adapun turut hadir dalam acara tersebut adalah Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Sophia Wattimena.

“Koordinasi BI, OJK itu perlu membantu BTN dan kawan-kawan untuk perumahan. Tidak hanya BTN lah, banyak sekali ya KPR-KPR yang harus di sekuritas. You were there, bahwa sulitnya adalah masalah legal,” imbuhnya.

Namun, Perry mengatakan melalui UU P2SK sudah bisa menggunakan sistem rating dalam proses sekuritisasi.

(haa/haa)

Next Article


Video: BI Kembali Tahan Suku Bunga di Level 6,25%