Gak Sangka! Ini Penyebab Jutaan Warga Kelas Menengah RI Turun Kasta

Jakarta, Kabarberita Indonesia – Jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional, jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 48,27 juta jiwa pada 2023.

Penurunan sebesar 18,8 persen atau sekitar 9,06 juta jiwa ini memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan produk atau konsumsi.

“Karena penurunan kelas menengah berarti juga terbatasnya lapangan pekerjaan dan itu juga bisa dilihat dari dampaknya pada pertumbuhan produksi,” kata Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim dilansir dari Detikcom Sabtu (14/12/2024).

Padahal standar kemiskinan Indonesia lebih rendah dari yang ditetapkan Bank Dunia, dimana Bank Dunia mengkategorikan garis kemiskinan pada pengeluaran Rp 877.629 per bulan, sementara BPS menetapkan angka lebih rendah, di bawah Rp 600 ribu.

“Tentu saja pengelompokan ini mempunyai berbagai alasan salah satunya adalah alasan ekonomis tapi juga politis,” katanya.

Adapun angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56%, menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk pada 2024. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas kedua kelompok itu.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago menegaskan jatuhnya kelas menengah ini sebenarnya bukan dipicu oleh pelemahan ekonomi. Melainkan distribusi ekonomi yang memburuk.

“Bukan asetnya melesu, karena distribusinya makin buruk,” ungkapnya dalam Koneksi Podcast Cuap Cuap Cuan, Rabu (4/12/2024).

Pemburukan distribusi ini dikarenakan adanya sektor dengan profit yang besar tetapi tidak memberikan multiplier effect yang luas dan sulit ditembus karena hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Sektor ini adalah pertambangan.

“Yang bisa ikut di tambang itu paling banyak 2.000. Kalau dilihat jumlah perusahaan, sekitar 2.000. Mungkin nambah dikit bisa. Tapi minta belas kasihan dari yang sudah punya, kan begitu,” katanya.

Sementara itu, sektor yang bisa menggerakkan ekonomi secara inklusif yaitu industri manufaktur. Namun, pembiayaannya mahal dan pasarnya dibuka untuk produk luar.

Sekalipun muncul pelaku usaha manufaktur baru, Andrinof melihat mereka ujung-ujungnya hanya akan memilih industri ekstraktif, balik lagi ke sawit, batu bara dan nikel. Pasalnya, industri ini memiliki margin yang tinggi.

“Maka kalaupun dia punya uang, dia gak akan invest di industri. Kalau dia pinjam itu dari bank, marginnya kecil, lalu khawatir gak stabil. Tapi begitu dapat izin tambang goyang-goyang kaki,” kata Andrinof.

(haa/haa)

Next Article


Kelas Menengah RI Ogah Jajan Demi Bisa Bertahan