Pemerintah Kaji Ulang Merger BUMN Karya, Ini Penyebabnya

Jakarta, Kabarberita Indonesia – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan menyerahkan kembali surat permohonan inbreng saham tujuh BUMN di sektor infrastruktur. Penyerahan kembali surat permohonan tersebut sehubungan dengan pergantian menteri.

“Kemarin kan surat pertama tentu jamannya Pak Bas, sekarang berbeda Menteri, kajiannya harus kita ulang,” ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (24/12).

Ditargetkan, penyerahan kajian ulang kepada kementerian terkait ke Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Januari 2025. Surat permohonan penggabungan saham BUMN karya sebelumnya sudah diserahkan Kementerian BUMN pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat itu nomenklatur Kementerian PU masih bernama Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono.

Sehubungan dengan adanya pergantian Menteri dari Basuki ke Dody Hanggodo, maka surat permohonan soal rencana inbreng saham tujuh perseroan pun berubah, termasuk kajiannya.

“Supaya memang secara hukumnya kan bisa pas gitu. Ya ini juga kita ulang lagi, mungkin suratnya Januari baru dikirimkan kembali gitu, jadi semuanya proses,” pungkasnya.

Sebagai informasi, BUMN karya yang bakal dikonsolidasikan diantaranya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau WSKT, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

(mkh/mkh)

Next Article


Kabar Terbaru Soal Merger BUMN Karya, Kementerian PUPR Sepakat