Muncul Fenomena Ramai Orang RI Batal Beli Rumah, Maruarar Buka Suara

Jakarta, Kabarberita Indonesia – Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pro dan kontra. Para pengembang properti, melalui Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, menyatakan kebijakan ini membingungkan industri properti.

Joko Suranto menyebut kebijakan ini telah menciptakan persepsi keliru di masyarakat. Banyak calon konsumen ataupun masyarakat mengira pemerintah akan memberikan rumah secara cuma-cuma, sehingga mereka membatalkan rencana pembelian rumah.

“Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu, dari 10 booking ada 1 sampai 3 yang dibatalkan,” kata Joko Suranto, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Ia menambahkan, masifnya pembatalan booking rumah berisiko memperlambat laju sektor properti. “Ketika disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis,” lanjutnya.

Menanggapi keluhan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rumah gratis secara penuh, melainkan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Saya rasa kebijakan ini sangat pro rakyat. Yang kita bangun adalah rumah rakyat. Dengan kebijakan ini, rakyat kecil yang bahkan tidak pernah bermimpi punya rumah, sekarang punya harapan,” kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (25/11/2024).

Ara menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan program ini, termasuk memanfaatkan tanah hasil sitaan kasus korupsi untuk pembangunan perumahan rakyat.

“Kami juga sudah panjang berdiskusi dengan Kejaksaan Agung. Beliau sudah menyiapkan ribuan hektare tanah dari koruptor untuk bisa dibangun untuk rakyat. Nanti kita juga sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan, dengan Wamenkeu, dengan Dirjen Kekayaan Negara, bagaimana tanah-tanah koruptor di Indonesia itu harapan kami berkontribusi terhadap rumah murah bagi rakyat,” ucapnya.

Foto: Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (Kabarberita Indonesia/Muhammad Sabki) Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (Kabarberita Indonesia/Muhammad Sabki)

Kendati demikian, Ara menekankan, kebijakan ini tidak akan menghapus skema pendanaan yang sudah berjalan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Program FLPP tetap kita dukung karena bagus, kredit macetnya rendah, bank-nya juga oke. Ini justru kita besarkan, tentu dengan dukungan dari Kementerian Keuangan dan perbankan,” lanjut dia.

Program 3 juta rumah per tahun ini, katanya, tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mempermudah rakyat memiliki hunian yang layak. Dia menilai seharusnya semua masyarakat, tak terkecuali pengembang dapat mendukung dan senang dengan adanya kebijakan ini.

“Saya rasa semuanya happy dengan kebijakan ini. Agak lucu kalau ada orang Indonesia yang nggak senang dengan kebijakan ini,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menyoroti manfaat besar dari kebijakan ini. Ia menjelaskan, penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mampu mengurangi harga rumah hingga Rp10,5 juta per rumah ukuran 36 m2.

Nilai itu didapatkan dari perhitungan kasar yang dilakukan tim teknis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia mencontohkan perhitungan rumah untuk tipe 36 m2, penghapusan BPHTB akan menurunkan biaya rumah sebesar Rp6.250.000. Kemudian ditambah dengan penghapusan PBG biaya rumah juga akan turun kembali sebesar Rp4.320.000.

“Kan bisa dibayangkan ya, hitungan dari tim tenis kita, itu lebih kurang tadi Rp10 juta lebih ya. Rp10 juta per rumah yang tipe 36 m2. Bayangkan kalau seandainya dibangun 3 juta rumah, berarti itu bisa mengurangi harga sebanyak lebih kurang Rp30 triliun. Hanya dari 2 kebijakan aja,” ucap Tito.

Meski menuai kritik dari pengembang dan/atau pengusaha real-estate, pemerintah tetap optimis program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak.

(wur)

Next Article


Ramai Dikritik! Maruarar Segera Putuskan Nasib Tapera