Bahlil Sebut Impor Nikel Gak Haram: Baru Dua Kapal

Jakarta, Kabarberita Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tak menampik bahwa saat ini ada kegiatan impor nikel dari negara tetangga untuk Indonesia. Namun, Bahlil memastikan bahwa kegiatan impor tak ‘haram’.

Bahlil menguraikan, bahwa kegiatan impor nikel yang dilakukan hanya nikel berkadar rendah atau limonite yang terhitung sebanyak 2 kapal.

“Nah, sekarang barang (nikel) sudah sebagian ada impor itu, menurut saya baru dua kapal kok. Ya, Pak? Baru dua kapal, dan itu pun limonite. Dan itu pun limonite,” bebernya saat ditemui di sela acara Minerba Expo 2024, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Yang terang, kata Bahlil, impor nikel yang dilakukan di Indonesia bukan praktik yang ‘haram’. Alasannya, hal itu biasa dilakukan oleh negara industri di dunia untuk bisa memenuhi kebutuhan akan bahan baku untuk industri.

“Dan dalam sebuah negara industri, kita ini kan sudah menjadi salah satu negara industri nikel. Impor itu sebenarnya nggak haram. Untuk memenuhi stok bahan baku dia, kan? Nggak apa-apa,” tegasnya.

Sebagaimana catatan, cadangan bijih nikel Indonesia merupakan cadangan terbesar di dunia dengan porsi sebanyak 42,1% dari seluruh cadangan dunia. Lalu, disusul oleh Australia dengan porsi 18,4%, Brazil 12,2%, Rusia 6,4%, Kaledonia Baru 5,4%, Filipina 3,7%, China 3,2%, dan sisanya negara lainnya.

Walaupun Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Bahlil mewanti-wanti jangan sampai perizinan produksi nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Indonesia terlalu berlebihan yang dinilai bisa membuat harga nikel dunia menjadi terjerembab.

“Kasihan dong penambang kita. Kasihan dong saudara-saudara kita. Ya, saya berpikir tidak hanya pada orang yang punya smelter, tapi saya juga berpikir tentang bagaimana orang-orang yang punya tambang ini,” tambahnya.

Nah, jika produksi nikel di dalam negeri terlalu tinggi maka akan berdampak pada sektor pertambangan dan perdagangan.

“Bayangan, kalau saya naikkan RKAB-nya, melebihi dari batas kapasitas permintaan, harga jatuh. Masa kepentingan satu-dua perusahaan kemudian merusak tatanan saudara-saudara kita yang punya tambang. Ini saya pikir tidak fair,” tandasnya.

(pgr/pgr)

Next Article


Perusahaan Smelter Ini Akui Impor Bijih Nikel 51.000 Ton dari Filipina